SEMINAR DAN MUSYAWARAH NASIONAL PERENCANA TAHUN 2018

FORMULIR PENDAFTARAN CALON PENGURUS NASIONAL AP2I PERIODE 2018-2021seminar-rpjmn-2020-2024-02-5-sponsor-678x381

Iklan

Perpres Segera Terbit, Semua Instansi Harus Siap Terapkan e-Govt

Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tinggal menunggu tandatangan Presiden Joko Widodo. Semua instansi pemerintah,  baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah harus siap menerapkan sistem atau e-government ini.

(lebih…)

Peran Penting Organizational Development Dalam Reformasi Birokrasi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, organizational development yang juga disebutnya  koordinasi memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Melalui koordinasi yang baik mampu mendorong perubahan organisasi pemerintahan menjadi lebih efisien dan produktif  tanpa menimbulkan gejolak yang merusak ritme perubahan.

(lebih…)

Jadilah Peneliti Utama Sebelum 60 Tahun

JAKARTA – Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) membawa perubahan mengenai Batas Usia Pensiun (BUP) bagi Pemangku Jabatan Fungsional Peneliti Madya. Kalau BUP sebelumnya 65 tahun, kini menjadi 60 tahun.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dalam pertemuan tentang Dampak Terbitnya PP Nomor 11 Tahun 2017 Terhadap Iklim Penelitian di Indonesia, khususnya pada Jabatan Fungsional Peneliti Madya di Kantor Wantimpres, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

(lebih…)

Blak-blakan MenPAN RB Soal Kinerja PNS

974edea8-5c31-4eaf-bcf2-ce5c63ddb2bb_169Pemerintah saat ini tengah bekerja keras melakukan penataan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). Banyak kebijakan yang dikeluarkan guna mendisiplinkan para Pekerja Negeri Sipil (PNS).

Banyaknya pegawai di bidang administratif dianggap menjadi penyebab lemahnya kinerja PNS. Para PNS juga dianggap kalah dengan pegawai swasta lantaran tidak adanya beban dan target yang ditetapkan.

(lebih…)

Jangan Kaitkan Nilai Akuntabilitas Dengan Pilkada

20170111_rbkunwasKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) telah menyelesaikan perumusan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2016. Sementara penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Tahun 2016 dijadwalkan akan diserahkan secara bertahap pada akhir Januari hingga awal Febuari 2017.

(lebih…)