Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, organizational development yang juga disebutnya koordinasi memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Melalui koordinasi yang baik mampu mendorong perubahan organisasi pemerintahan menjadi lebih efisien dan produktif tanpa menimbulkan gejolak yang merusak ritme perubahan.
Dikatakan, koordinasi dilakukan melalui berbagai cara, pertama koordinasi antar kementerian. “Koordinasi ini biasanya dilakukan dengan cara saling mengunjungi antar menteri untuk mencapai kesepakatan tertentu dalam memecahkan permasalahan melalui kebijakan,” ujar Asman saat membuka Asia Organization Development Network (AODN) SUMMIT 2017 di Tangerang, Banten, Rabu, (15/11).
Bentuk koordinasi kedua, seperti yang dilakukan oleh Menteri Koordinator (Menko) dalam mengkoordinasikian menteri-menteri lainnya. Sedangkan koordinasi pada tingkat tertinggi, yaitu dilakukan dalam rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden. “Setiap kebijakan yang sudah diputuskan harus dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi secara berkala, bahkan dilakukan upaya-upaya perbaikan yang diperlukan,” tegasnya.
Dengan cara seperti ini, proses organization development, yaitu proses penerapan kapasitas dan komitmen kepemimpinan untuk melakukan perubahan, proses anggota organisasi untuk belajar, proses membangun kemampuan dan kemauan untuk melakukan perubahan, proses organisasi dalam membudayakan perubahan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas organisasi, dapat berlangsung dalam pemerintahan. “Kami merasakan betul bahwa peran organization development sangat penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi,” tegasnya.
Dijelaskan,inti dari organizational development pada dasarnya adalah bagaimana pemimpin memiliki kapasitas dan komitmen untuk melakukan perubahan, bagaimana semua anggota organisasi memiliki keinginan untuk belajar, bagaimana kemampuan dan kemauan semua anggota organisasi untuk melakukan perubahan, bagaimana membudayakan perubahan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan produktivitas organisasi. “Sejak awal, Presiden Joko Widodo memiliki visi yang kuat untuk membangun Indonesia menjadi lebih mandiri melalui Nawa Cita. Salah satu cita yang menjadi kunci bagi upaya mewujudkan cita yang lain adalah reformasi birokrasi,” imbuh Asman.
Pendekatan lain yang juga digunakan oleh pemerintah dalam melakukan perubahan yaitu dengan memberikan perintah langsung yang harus dilakukan oleh semua instansi pemerintah. Sebut saja kebijakan memperketat penggunaan anggaran sesuai kebutuhan prioritas, menyelaraskan kebijakan-kebijakan perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja, mendorong penerapan manajemen kinerja, membangun e-performance budgeting, melakukan penyederhanaan organisasi pemerintahan, mempercepat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) secara reintegrasi, meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menteri Asman berharap dengan adanya forum ini dapat memberikan sumbangsih terhadap perluasan penerapan organization development untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi dan pemerintahan. “Apa yang kami lakukan di sektor pemerintahan, mungkin juga memberikan manfaat bagi saudara-saudara sekalian dari sektor swasta. Sebaliknya kami juga ingin mendapatkan masukan untuk perbaikan cara-cara kami melakukan perubahan,“ imbuhnya. (dit/HUMAS MENPANRB)
ap2ijabar.wordpress.com 